Wawasan Kendari – Pemerintah Kota Kendari bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan. Wakil Wali Kota Kendari memimpin langsung rapat evaluasi bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas langkah-langkah penertiban dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Kendari dan dihadiri oleh perwakilan Pertamina, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), aparat kepolisian, TNI AL, serta para perwakilan kelompok nelayan.
BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota menyoroti sejumlah laporan masyarakat terkait kelangkaan solar bersubsidi di beberapa SPBU nelayan. Ia menyebut adanya indikasi penyaluran BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan diduga dijual kembali untuk kepentingan komersial.
“Kami menerima banyak keluhan dari nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Padahal, mereka sudah memiliki surat rekomendasi resmi dari DKP. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Wakil Wali Kota.
Menurutnya, BBM bersubsidi adalah hak nelayan kecil untuk mendukung aktivitas melaut. Jika disalahgunakan, maka dampaknya sangat besar terhadap ekonomi masyarakat pesisir.
Evaluasi Menyeluruh Sistem Distribusi
Dalam forum itu, Pemerintah Kota Kendari bersama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM bersubsidi. Beberapa hal yang dibahas antara lain sistem pendataan nelayan penerima subsidi, pengawasan di lapangan, hingga kemungkinan adanya “pihak ketiga” yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
Perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa pihaknya siap memperketat sistem pengawasan dan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami mendukung penuh langkah Pemkot Kendari. Setiap indikasi pelanggaran akan kami telusuri. Jika terbukti ada SPBU atau agen yang menyeleweng, kami tak segan memberikan sanksi,” ujar perwakilan Pertamina Regional Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Sekda Kota Kendari Pimpin Rapat Tindak Lanjut Dampak Pembangunan BTN Azalia Zaki Hills Resident
Libatkan Aparat Penegak Hukum
Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Ia juga meminta Polresta Kendari dan TNI AL memperkuat pengawasan di lapangan, terutama di kawasan pelabuhan dan titik-titik distribusi.
“Kami ingin semua pihak bergerak bersama. Ini bukan hanya soal BBM, tapi soal keadilan ekonomi bagi nelayan kecil,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para nelayan tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang menawarkan pembelian BBM di luar jalur resmi, karena hal tersebut dapat menjerumuskan mereka pada pelanggaran hukum.
Kelompok Nelayan Sampaikan Aspirasi
Dalam rapat itu, sejumlah perwakilan nelayan turut menyampaikan keluhan mereka. Salah satu nelayan dari Kecamatan Abeli mengaku kerap kehabisan stok solar meskipun membawa surat rekomendasi resmi.
“Kadang kami antre berjam-jam di SPBU nelayan, tapi stok habis duluan. Sementara kami tahu ada yang beli dalam jumlah besar untuk dijual lagi,” ungkapnya.
Para nelayan berharap agar pemerintah segera menindak tegas pelaku penyimpangan dan memperbaiki sistem distribusi agar mereka bisa kembali melaut dengan tenang.
Pemerintah Siapkan Langkah Konkret
Sebagai tindak lanjut, Wakil Wali Kota Kendari menginstruksikan DKP dan Disperindag untuk memperbarui data penerima subsidi BBM nelayan secara real-time dan terintegrasi dengan sistem Pertamina. Selain itu, akan dibentuk tim terpadu pengawasan lapangan yang bertugas memantau distribusi hingga ke tingkat SPBU.
“Kita akan buat sistem yang lebih transparan dan akurat. Semua penerima harus terdata dan bisa dipantau. Tidak boleh lagi ada permainan di lapangan,” tegasnya.
Pemerintah Kota Kendari berkomitmen bahwa evaluasi ini tidak hanya sebatas rapat, tetapi akan ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan kecil yang berhak.
