Wawasan Kendari – Seorang anggota DPR RI secara terbuka menyoroti akses diskusi di Komisi I yang dinilai masih tertutup. Ia menyebut bahwa pembahasan-pembahasan penting di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi itu belum sepenuhnya dapat diakses publik.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi transparansi dalam pengambilan kebijakan strategis.
Kehadiran Menteri Jadi Sorotan
Selain itu, anggota DPR tersebut juga menyinggung minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat-rapat Komisi I. Padahal, kehadiran kedua pejabat tersebut dinilai penting untuk memberikan penjelasan langsung terkait isu-isu strategis.
Ketidakhadiran ini disebut dapat menghambat efektivitas pembahasan serta pengambilan keputusan di tingkat legislatif.
Baca juga: LPSK Pastikan Perlindungan Korban Pelecehan FH UI: Termasuk Ancaman Terungkapnya Identitas
Pentingnya Akuntabilitas Publik
Anggota DPR menegaskan bahwa keterbukaan dan kehadiran pejabat terkait merupakan bagian dari akuntabilitas kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui proses pembahasan kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan nasional.
Dorongan Perbaikan Sistem Rapat
Ia mendorong adanya perbaikan sistem rapat di Komisi I, termasuk membuka akses informasi yang lebih luas serta memastikan kehadiran pejabat terkait dalam setiap agenda penting.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan fungsi legislasi DPR.
Harapan Transparansi Lebih Baik
Dengan adanya kritik ini, diharapkan ke depan Komisi I DPR dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi dan partisipasi aktif pejabat terkait dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
