Wawasan Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menghadiri kegiatan uji petik yang dilakukan oleh BPK RI di KPPN Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses audit keuangan negara guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Kehadiran Kanwil Kemenkum Sultra menunjukkan komitmen dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Uji Petik sebagai Bagian Evaluasi
Uji petik dilakukan untuk memverifikasi data serta memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dengan pelaksanaan di lapangan. Proses ini menjadi tahapan penting dalam audit guna menilai kepatuhan terhadap regulasi.
Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan valid.
Baca juga: Wakil Wali Kota Kendari Hadiri Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2025 di BPK RI Sultra
Perkuat Tata Kelola Keuangan
Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola keuangan di lingkungan instansi pemerintah semakin baik. Kanwil Kemenkum Sultra menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyimpangan.
Sinergi Antarinstansi
Kegiatan uji petik ini melibatkan berbagai instansi sebagai bentuk sinergi dalam pengawasan keuangan negara. Koordinasi yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komitmen Tingkatkan Kepatuhan
Kanwil Kemenkum Sultra menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan. Hasil dari uji petik akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
