Wawasan Kendari — Wali Kota Kendari H. Asmawa Tosepu, bersama tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, meninjau langsung tiga proyek strategis Pemerintah Kota Kendari yang tengah berjalan di tahun anggaran 2025. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam setiap kegiatan pembangunan.
Kegiatan tersebut berlangsung, Rabu (29/10/2025), dengan turut dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Kota Kendari, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Tim gabungan ini meninjau progres pembangunan di tiga lokasi berbeda, yakni pembangunan Gedung Kantor Terpadu, revitalisasi kawasan Teluk Kendari, dan proyek drainase utama kawasan Mandonga.
Pastikan Proyek Sesuai Prinsip Good Governance
Dalam keterangannya, Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, menegaskan bahwa keterlibatan KPK dalam peninjauan proyek merupakan langkah nyata Pemkot untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pendampingan dari KPK ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan semua proyek strategis berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi anggaran,” ujar Asmawa.
Ia menambahkan, ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat infrastruktur kota.
“Gedung Kantor Terpadu akan menjadi pusat pelayanan publik modern, revitalisasi Teluk Kendari mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara perbaikan drainase Mandonga bertujuan mengatasi banjir yang selama ini menjadi masalah klasik kota,” jelasnya.
KPK Dorong Pencegahan Dini Korupsi
“Kami tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai prinsip pencegahan korupsi. Pendampingan seperti ini bertujuan agar proyek tidak bermasalah di kemudian hari,” kata Agus.
Ia menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan teknis, terutama dalam aspek perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pelaksanaan proyek.
Baca juga: Pemkot Kendari Gelar Bimtek Keprotokolan, Dorong Profesionalisme Aparatur
Dapat Apresiasi dari KPK
Agus juga mengapresiasi langkah cepat Pemkot Kendari dalam membuka akses data proyek strategis kepada publik. Menurutnya, sistem pelaporan digital dan keterbukaan dokumen pengadaan yang telah diterapkan menjadi contoh baik bagi daerah lain.
“Kami melihat progres yang cukup baik. Pemerintah Kota Kendari telah berupaya memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk melalui Inspektorat dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ini langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Harapan untuk Pembangunan yang Akuntabel
Usai peninjauan, Wali Kota Asmawa menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan dari KPK. Ia berharap kerja sama ini dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
