Kendari, Sulawesi Tenggara – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit atas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Kendari tahun anggaran 2025.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan.
Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih
Pj Wali Kota Kendari menegaskan, Pemkot siap membuka diri terhadap pemeriksaan BPKP. Menurutnya, audit ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendukung penuh langkah BPKP. Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana evaluasi agar tata kelola pengadaan barang dan jasa lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Fokus pada Efisiensi dan Transparansi
Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor rawan penyimpangan. Dengan adanya audit, Pemkot Kendari berharap seluruh proses mulai dari perencanaan, tender, hingga realisasi bisa berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan.
Baca juga: Kota Kendari Raih Sertifikat Bebas Frambusia 2025
“Pengadaan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, audit ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.
Peran BPKP dalam Pengawasan
BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah memiliki mandat untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Audit yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan regulasi, efektivitas pelaksanaan, hingga potensi risiko yang perlu diminimalisasi.
“Dengan audit ini, kita bisa melihat di mana kelemahan dan segera memperbaikinya, sehingga ke depan tata kelola keuangan daerah semakin sehat,” kata perwakilan BPKP.
Harapan untuk Pembangunan Daerah
Pemkot Kendari berharap, hasil audit dapat menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Semua ini bermuara pada tujuan utama, yakni memastikan pembangunan berjalan lancar, pelayanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Kendari semakin baik,” pungkas Wali Kota.
