Wawasan Kendari — Wali Kota Kendari H. Adriatma Dwi Putra menunjukkan respons cepat terhadap tuntutan warga yang menolak proyek pembangunan perumahan di kawasan Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga. Setelah menerima laporan langsung dari masyarakat, Wali Kota segera memerintahkan penghentian sementara kegiatan pembangunan hingga ada kejelasan terkait perizinan dan dampak lingkungan proyek tersebut.
Langkah tegas ini diambil menyusul aksi protes puluhan warga yang mendatangi kantor lurah dan Balai Kota pada awal pekan ini. Mereka menilai pembangunan perumahan itu berpotensi merusak lingkungan sekitar, terutama aliran drainase yang menjadi jalur utama pembuangan air di kawasan padat penduduk tersebut.
“Pemerintah Kota Kendari mendengarkan dan menghargai setiap aspirasi masyarakat. Karena itu, saya perintahkan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan di lokasi yang dimaksud, sampai semua izin dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) diperiksa kembali,” tegas Wali Kota dalam konferensi pers di Balai Kota Kendari, Senin (13/10/2025).
Warga Keluhkan Dampak Lingkungan
Warga Watubangga mengaku khawatir dengan dampak pembangunan yang mulai terasa sejak alat berat masuk ke lokasi. Mereka menyoroti penggalian tanah yang menyebabkan air hujan meluap ke pemukiman serta mengancam saluran air yang mengalir ke sungai kecil di belakang perumahan.
“Setiap hujan deras, air sudah mulai naik ke rumah. Kami takut nanti kalau pembangunan diteruskan tanpa kajian lingkungan yang matang, bisa lebih parah,” ujar Samsul Bahri, salah seorang warga.
Ia juga menyebut bahwa sebagian masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi rencana pembangunan perumahan tersebut.
Pemerintah Pastikan Proses Evaluasi Transparan
Menanggapi hal itu, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah ditugaskan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek itu.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, kami tidak segan-segan mencabut izin atau memberi sanksi administratif,” ujar Adriatma.
Ia menambahkan, evaluasi tidak hanya akan mencakup aspek perizinan, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. Prinsip kami adalah pembangunan berkelanjutan yang adil dan berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Dialog Pemerintah dan Warga
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Kendari juga menggelar dialog terbuka antara pengembang, warga, dan pemerintah. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menemukan solusi bersama agar proyek dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial.
Kepala Dinas PUPR Kendari, Ir. La Ode Ruslan, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat. “Kami akan turun langsung untuk melihat kondisi saluran drainase, akses jalan, dan potensi longsor. Semua data akan menjadi dasar keputusan selanjutnya,” ujarnya.
Baca juga: Pawai Taaruf Mobil Hias Warnai Pembukaan STQH Nasional XXVIII di Kota Kendari
Pengembang Diminta Patuh pada Regulasi
Pemerintah juga mengingatkan pihak pengembang untuk mematuhi seluruh regulasi terkait pembangunan kawasan perumahan. Termasuk di antaranya kewajiban menyediakan ruang terbuka hijau dan memastikan sistem drainase tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
“Kami terbuka untuk investasi, tetapi harus sesuai prosedur. Jangan sampai niat baik membangun malah menimbulkan masalah baru,” kata Wali Kota.
Warga Apresiasi Respons Cepat
Langkah cepat Wali Kota Kendari disambut positif oleh masyarakat. Mereka mengapresiasi kesigapan pemerintah dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi warga.
“Ini bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Kami berharap setelah evaluasi nanti, keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” ujar Nurhayati, warga lainnya.
Komitmen Pemerintah
Dengan penghentian sementara ini, Wali Kota berharap semua pihak bisa menahan diri dan menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan tetap penting, tapi keselamatan dan kenyamanan warga jauh lebih utama. Kami ingin Kendari tumbuh sebagai kota yang maju, tertata, dan tetap ramah lingkungan,” tutupnya.
