Wawasan Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama sejumlah bupati dan wali kota, melakukan kunjungan resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada Jumat (12/9/2025). Pertemuan ini membahas isu strategis terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN), mulai dari rekrutmen hingga kebijakan penataan pegawai honorer yang selama ini menjadi persoalan di daerah.
Fokus pada Penataan Honorer
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra menegaskan bahwa persoalan tenaga honorer masih menjadi pekerjaan rumah terbesar di daerah. Banyak pemerintah kabupaten/kota di Sultra menghadapi keterbatasan anggaran dalam mengakomodasi tenaga honorer, sementara kebutuhan pelayanan publik tetap harus berjalan optimal.
“Sultra masih bergantung pada tenaga honorer di banyak sektor, terutama pendidikan dan kesehatan. Kami berharap ada solusi yang jelas dari pemerintah pusat melalui BKN, agar tidak terjadi gejolak sosial di daerah,” ungkap Gubernur Sultra.
Isu Rekrutmen ASN 2025
Selain membicarakan soal honorer, kunjungan ini juga membahas mekanisme rekrutmen ASN formasi 2025. Beberapa kepala daerah menilai kuota penerimaan ASN dari pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Di kabupaten kami, tenaga guru dan tenaga kesehatan masih sangat kurang. Namun kuota ASN yang diberikan belum mampu menutupi kekosongan tersebut,” ujar salah satu bupati yang ikut hadir.
Baca juga: Pemkot Kendari Tertibkan Parkiran di Samping Mall The Park: Wujudkan Kota yang Nyaman dan Tertib
Sinergi Pemda dan BKN
Kepala BKN yang menerima rombongan mengapresiasi inisiatif Gubernur Sultra bersama para kepala daerah. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk mencari formulasi terbaik. Masukan dari daerah sangat penting bagi kami untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Kepala BKN.
Perhatian pada Kesejahteraan ASN
Selain penataan honorer dan rekrutmen, isu kesejahteraan ASN juga ikut dibicarakan. Beberapa kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait tunjangan dan insentif yang diharapkan dapat lebih proporsional, terutama bagi ASN yang bertugas di wilayah terpencil.
“Kami ingin agar kebijakan soal insentif bisa lebih berpihak pada ASN yang bertugas di daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik di Sultra,” ujar seorang wali kota.
Harapan Pasca Pertemuan
Pertemuan antara Gubernur Sultra, bupati/wali kota, dan BKN diharapkan dapat menjadi titik awal solusi atas problematika kepegawaian di Sultra. Pemerintah daerah menantikan tindak lanjut konkret dari BKN dan pemerintah pusat, agar tidak hanya berhenti pada diskusi semata.
“Ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi langkah nyata untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Semoga ada kebijakan yang segera diambil untuk memperbaiki tata kelola ASN,” tutup Gubernur Sultra.
